Soal UN Tentang APBN, APBD, dan Fiskal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. APBN disusun oleh pemerintah kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang melalui persetujuan DPR.

APBN memiliki fungsi antara lain fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Tujuan penyusunan APBN adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Penyusunan APBN didasarkan atas asas berimbang dan dinamis, artinya sektor penerimaan diusahakan selalu meningkat dan sektor pengeluaran diusahakan untuk diadakan penghematan, dan lebih diarahkan pada dana pembangunan untuk kegiatan yang menunjang peningkatan produksi nasional, sehingga besarnya pengeluaran (belanja) seimbang dengan penerimaannya.

APBN yang disusun pemerintah setiap tahun dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan anggaran (fiskal) yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara.

Silahkan adik-adik berlatih menjawab soal UN tentang APBN, APBD, dan kebijakan fiskal berikut!

1. Berikut ini fungsi dan tujuan dari APBN sebagai berikut:
(1) Peningkatan produktivitas barang dan/atau jasa
(2) Menjaga kestabilan perekonomian negara
(3) Meningkatkan kesempatan kerja
(4) Pembagian dana untuk berbagai sektor
(5) Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh

Yang merupakan fungsi APBN adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Pembahasan
Penyusunan APBN bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Adapun fungsi APBN antara lain adalah:
1) Fungsi alokasi, artinya dana digunakan/dialokasikan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum;
2) Fungsi distribusi, artinya APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata ke berbagai sektor;
3) Fungsi stabilisasi, artinya APBN berfungsi untuk menjaga dan mengendalikan perekonomian negara supaya tetap stabil misalnya terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.
Jawaban C

2. Berikut ini fungsi dan tujuan dari APBN:
(1) Mengatur penerimaan dan pengeluaran Negara
(2) Membangun prasarana sosial
(3) Mengatur pembelanjaan negara untuk daerah
(4) Mengatur stabilitas ekonomi secara nasional
(5) Meningkatkan kemakmuran rakyat

Yang merupakan fungsi dari APBN adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (4), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
Jawaban C

3. Berikut ini fungsi dan tujuan APBN!
(1) Untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
(2) Menstabilkan perekonomian negara secara menyeluruh
(3) Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja
(4) Menilai apakah penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan
(5) Meningkatkan kesejahteraan umum

Yang merupakan fungsi APBN adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
Jawaban C

4. Pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah:
(1) Anggaran subsidi untuk rakyat miskin
(2) Perbaikan taman kota
(3) Membayar utang dan bunga
(4) Dana otonomi khusus
(5) Belanja layanan publik

Yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Pembahasan
Belanja negara terdiri dari belanja untuk pemerintahan pusat dan belanja negara untuk daerah. Belanja pemerintah pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang (dalam negeri dan luar negeri), subsidi (BBM dan non BBM), belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya.

Sementara yang termasuk belanja negara untuk daerah adalah dana perimbangan bisa berbentuk dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Bentuk lainnya belanja negara untuk daerah ini adalah Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Jawaban B

5. Berikut ini pengeluaran pemerintah daerah dan pusat:
(1) Surplus perdagangan
(2) Pembangunan sektor dan sub sektor
(3) Keperluan barang luar dan dalam negeri
(4) Dana untuk perwakilan dari luar negeri
(5) Dana penyesuaian dan otonomi khusus

Yang merupakan pengeluaran pusat adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
Jawaban C

6. Perhatikan kebijakan ekonomi pemerintah berikut ini!
(1) Kebijakan APBN defisit
(2) Mengadakan pinjaman pemerintah
(3) Memperkecil pengeluaran pemerintah
(4) Menerapkan kebijakan menaikan pajak
(5) Menerapkan kebijakan menurunkan pajak

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi deflasi adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

Pembahasan
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan langsung dari pemerintah dengan mengatur jumlah penganggaran pendapatan dan pengeluaran negara dalam APBN untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal adalah melalui pengaturan penerimaan pajak dan pengaturan pengeluaran negara dalam APBN.

Bagaimana cara pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal ketika terjadi deflasi? Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Yang dimaksud dengan deflasi adalah kondisi menurunnya harga-harga barang/jasa secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Deflasi berarti nilai tukar uang sedang bertambah.

Naik-turunnya harga-harga secara umum sebenarnya disebabkan karena ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang/jasa yang tersedia. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang/jasa yang tersedia maka akan terjadi peningkatan permintaan sedangkan penawaran berkurang sehingga terjadilah kenaikan harga yang disebut inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan nilai tukar uang rendah. Untuk itu cara mengatasi inflasi adalah dengan mengurangi jumlah peredaran uang sampai tercapai keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa. Sebaliknya apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil daripada jumlah barang/jasa yang tersedia maka akan terjadi penurunan permintaan sedangkan penawaran meningkat sehingga terjadilah penurunan harga yang disebut deflasi. Kondisi tersebut menunjukkan nilai tukar uang bertambah. Oleh karena itu cara mengatasi deflasi adalah dengan menambah jumlah peredaran uang sampai terjadi keseimbangan dengan nilai/jumlah barang dan jasa.

Jadi, dapat dijawab dengan mudah untuk mengatasi deflasi melalui kebijakan fiskal. Caranya yaitu dengan menambah jumlah uang yang harus beredar di masyarakat.

Dari beberapa bentuk kebijakan fiskal yang terdapat pada soal no.6, kebijakan yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang yang beredar adalah (1) kebijakan anggaran defisit, (2) pinjaman dari pemerintah untuk masyarakat, dan (5) kebijakan menurunkan pajak.

Jawaban B

7. Krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia yang mendorong anjloknya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Untuk mengatasinya pemerintah melakukan kebijakan fiskal yaitu ....

A. meningkatkan pengeluaran pembangunan yang produktif
B. menunda pembayaran-pembayaran yang mendesak
C. meningkatkan suku bunga bagi investor asing
D. pemerintah selektif dalam belanja negara
E. menjual dollar karena harga naik

Pembahasan

Nilai tukar rupiah tidak hanya dibandingkan penukarannya terhadap barang atau jasa, akan tetapi juga diperhitungkan nilai tukarnya terhadap mata uang asing. Naik turunnya nilai tukar rupiah baik terhadap barang atau jasa maupun mata uang asing penyebabnya akan sama yaitu tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran terhadap barang/jasa dan mata uang asing itu sendiri.

Krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan turunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing (dollar Amerika, US$) yang disebut inflasi. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika pada tahun 1998 silam terjun bebas ke level Rp17.000,00/US$ dari kisaran Rp4.850,00/US$ pada tahun 1997. Langkah yang harus ditempuh pemerintah agar nilai rupiah menguat terhadap valuta asing adalah dengan cara meningkatkan cadangan devisa melalui peningkatan ekspor dan mengurangi impor atau peningkatan modal asing masuk dan mengurangi modal asing keluar. Langkah selanjutnya pemerintah mendorong masyarakat untuk tetap menyimpan dan menggunakan mata uang sendiri yaitu rupiah (cinta produk dalam negeri).

Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah apabila terjadi inflasi adalah kebijakan anggaran surplus atau kebijakan anggaran dengan penerimaan negara lebih besar dari pengeluaran. Jadi, kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 1998 adalah menunda pembayaran-pembayaran ke luar negeri yang mendesak atau sudah jatuh tempo melalui restrukturisasi utang luar negeri.

Jawaban D

Kembali ke : Kisi-Kisi UN Ekonomi IPS Jenjang SMA, MA, dan Sederajat

Demikian tadi beberapa contoh soal tentang APBN, APBD, dan kebijakan fiskal, semoga ada manfaatnya.